Berita Terbaru :
MNC MUSIC 24H Full MUSIC ~ TV Online Streaming
Lihat Channel Lain hanya Disini TV Online Streaming Indonesia

TENTANG KAMI

..Selamat Datang di Blog Milik si Uphil Unyue-unyue..

INGGRIANI ANDEWI PRAYOGI, S.Pd
Salam buat temen-temen Alumni SDN 1 BAGI, Alumni SMPN 1 BALEREJO, Alumni SMAN 1 NGLAMES dan temen-temen Alumni IKIP PGRI MADIUN

GHIBRATZ, S. Teler
Salam buat temen-temen Alumni SDN 2 SIDOMULYO, Alumni SMPN 1 WONOASRI, Alumni SMAN 1 MEJAYAN dan temen-temen Alumni UNMER MADIUN
www.uphilunyue.blogspot.com blog milik si Uphil Unyue-unyue | Silahkan KLIK jika ada yang ingin Anda KLIK | Silahkan BACA jika itu BERMANFAAT | Silahkan TUTUP jika blog ini tidak BERGUNA | Silahkan KOMENTAR jika Anda BERSEDIA | yang pasti TERIMA KASIH telah berkunjung di blog ini.

Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM di Mesuji

Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM di Mesuji. Ini merupakan Kelanjutan dari Makalah "ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA (Studi Kasus di Mesuji Sumatra Selatan)" jika ini membaca dari awal klik Disini

Upaya  Penyelesaian  Hukum  Pelanggaran  Ham  Terhadap  Penduduk  Di Mesuji Sumatra Selatan Dikaitkan Instrumen Internasional Mengenai HAM :
I.  Penyelesaian secara Negosiasi
Dengan  diadakanya  pertemuan  antara  pihak  warga  dan perusahaan serta beberapa pejabat/petinggi di Sumatra Selatan  itu menjadi  salah  satu  unsur  penyelesaian  yang  dilakukan  secara Negosiasi.
II.  Penyelesaian  secara  Litigasi/Pengadilan  (Jika  tidak  puas  terhadap hasil Negosiasi)

Penyelesaian  ini  bukan  merupakan  hasil  dari  penyelesaian  secara fakta  di  lapangan  karena  hingga  saat  ini  belum  ada  penyelesaian dari  kasus  Mesuji. Oleh karena  itu  menurut pendapat  penulis cara terbaik  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  Litigasi  (Pengadilan).

Seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP,  selayaknya  pelaku pembunuhan  yang  terjadi  di  Mesuji  harus  diadili  dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bagi pihak kepolisian harus lebih  mencer mati  tindakan  yang  mana  saja  dapat dipertanggung jawabkan  lewat  penyidikan  dan  harus  lebih mengkonritkan siapa-siapa saja yang  dapat  ditangkap, ditahan dan dipertanggung jawabkan  perbuatannya  melalui  penyelidikan,  di dalam  tahap ini  ada  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh pihak kepolisian sebelum diserahkan ke kejaksaan karena apabila berkas sudah  masuk,  tidak  ada  lagi  upaya  perdamaian.  Pihak  kejaksaan harus  mencermati  berkas  perkara  yang  diserahkan  oleh  pihak kepolisian sebelum diserahkan lagi kepada pihak pengadilan  untuk membuktikan perbuatan yang dilanggar.

Sebagai  mekanisme  penyelesaian  pelanggaran  HAM yang terkait  dengan  instrumen  HAM  Internasional berdasarkan  Protokol Optional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yaitu:
Pasal 1
Suatu  Negara  pihak  pada  Kovenan  yang  menjadi  pihak dalam  Protokol  ini  mengakui  kewenangan  Komite  untuk menerima  dan  mempertimbangkan  komunikasi  dari  orang-orang  yang  tunduk  pada  wilayah  hukumnya,  yang menyatakan  dirinya  sebagai  korban  pelanggaran  terhadap hak yang diatur dalam kovenan, oleh Negara pihak tersebut.
Suatu  komunikasi  tidak  akan  diterima  Komite  apabila  hal tersebut  menyangkut  Negara  pihak  dalam  Kovenan  yang bukan pihak dari Protokol ini.
Pasal 2
Dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  1,  individu  yang menyatakan  haknya  yang  diatur  dalam  Kovenan  telah dilanggar,  dan  telah  menggunakan  semua  upaya penyelesaian  di  tingkat  domestik,  dapat  menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite untuk dipertimbangkan.
Pasal 3
Komite  akan  menganggap  suatu  komunikasi  tidak  dapat diterima  berdasarkan  Protokol  ini,  jika  komunikasi  tersebut tidak  bernama,  atau  dianggapnya  sebagai  penyalahgunaan hak penyampaian  komunikasi  tersebut,  atau  tidak  sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan.
Pasal 4
1. Dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  3,  Komite  akan menyampaikan  setiap  komunikasi  yang  disampaikan kepadanya  ber dasarkan  Protokol  ini,  kepada  Negara pihak  pada  Protokol  ini  yang  dituduh  melakukan pelanggaran  ketentuan  dalam  Kovenan,  untuk diperhatikan.
2. Dalam  jangka waktu enam  bulan,  Negara penerima  akan menyampaikan  kepada  Komite  suatu  penjelasan  tertulis atau  pernyataan  yang  menjelaskan  masalah  dan  upaya penyelesaiannya, apabila ada, yang mungkin telah diambil oleh Negara tersebut.
Pasal 5
1.  Komite  akan  mempertimbangkan  komunikasi  yang diterima  berdasarkan  Protokol  ini,  dengan memperhatikan  informasi-informasi  tertulis  yang disediakan untuknya oleh individu dan Negara pihak yang berkepentingan.
2.  Komite  tidak  akan  membahas  komunikasi  dari  individu kecuali Komite telah berkeyakinan bahwa:
a.  Masalah  yang  sama  tidak  sedang  diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian Internasional lainnya.
b.  Individu  tersebut  telah  menggunakan  seluruh  upaya penyelesaian domestik yang ada. Hal ini tidak berlaku manakala  penerapan  upaya  penyelesaian  tersebut telah diperpanjang secara tidak wajar.
3.  Komite  akan  menyelenggarakan  sidang  tertutup  pada waktu memeriksa komunikasi berdasarkan Protokol ini.
4.  Komite  akan  menyampaikan  pandangannya  kepada Negara pihak yang berkepentingan dan pada individu.
Pasal 6
Komite  akan  memasukkan  ringkasan  dari  kegiatan-kegiatannya  berdasarkan  Protokol  ini  dalam  laporan tahunannya berdasarkan Pasal 45 dari Kovenan. Jadi  pengaduan  tertulis  atas  nama  kelompok  tidak  dapat  diterima oleh  Komite.  Berdasarkan  Protokol  Optional,  suatu  tindakan  kelompok dikenal  sebagai  actio  popularis  atau  tidak  dapat  diterima.  Komite  dapat menerima pengaduan yang disampaikan oleh wakil atau pihak ketiga atas nama  korban.  Jadi  tidak  harus  korban  itu  sendiri.  Pengaduan  yang diterima  adalah  pengaduan  tertulis  yang  berasal  dari  individu  yang menyatakan diri  sebagai  korban, korban  juga  harus  menunjukkan  bahwa dia  telah  mengupayakan  semua  prosedur  hukum  yang  tersedia  di negaranya serta harus di dukung oleh fakta yang kuat.

Mekanisme dari Komite Hak  Asasi Manusia itu bersifat tertulis dan rahasia, semua rapat Komite bersifat tertutup. Setelah  selesai memeriksa bukti-bukti  tertulis  yang  dihadapinya,  Komite  menyampaikan pandangannya  berkenaan  dengan  pengaduan  tersebut  kepada  Negara dan  individu  yang  bersangkutan  dan  selain  harus  juga  disampaikan  ke Majelis Umum PBB.

KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil adalah:
1.  Bentuk-bentuk  pelanggar an  HAM  yang  terjadi  di  Mesuji  Sumatra Selatan yaitu pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesejahteraan dan hak untuk mendapatkan rasa aman.
2.  Permasalahan  sengketa  lahan  di  Mesuji  Sumatera  Selatan  telah dilakukan  penyelesaian  secara  Negosiasi  melalui  pertemuan dengan pihak perusahaan, war ga dan  aparat.  Litigasi (Pengadilan) sebagai solusi penyelesaian hukum  terakhir menurut penulis  untuk mengakhiri konflik sengketa lahan yang menyebabkan pelanggaran HAM  yang  terjadi  di  Mesuji  Sumatra  Selatan  apabila  tidak  upaya damai dari kedua belah pihak.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:
1. Untuk  memberikan  keamanan  bagi  kedua  belah  pihak  yang bersengketa,  maka  langkah-langkah  yang  harus  ditem puh  adalah membuat  surat  kepada  Kapolda  Sumatra  Selatan  untuk  mengambil langkah-langkah  pemulihan  yaitu  masyarakat  Desa  Sungai  Sodong Mesuji  Sumatra Selatan  serta  meminta agar  proses  hukum  terhadap peristiwa  bentrok  yang menyebabkan  kematian  7  orang  dilakukan secara profesional, jujur, dan adil.
2. Untuk  melanjutkan  proses  mediasi  yang  selama  ini  telah  dilakukan serta  meminta kepada  pejabat  setempat agar  bersama-sama dengan pihak keamanan melakukan pemulihan keamanan dengan melakukan dialog  kepada  tokoh-tokoh  informal  dan  formal  masyarakat  Desa Sungai Sodong Mesuji Sumatra Selatan.

SUMBER : Dari berbagai Sumber

METODE PENELITIAN Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

METODE PENELITIAN Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ~ Ini merupakan Kelanjutan dari Makalah "ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA (Studi Kasus di Mesuji Sumatra Selatan)" jika ini membaca dari awal klik Disini

METODE PENELITIAN
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal berupa  pengumpulan  data  yang  menunjang  masalah  yang  diteliti. Selanjutnya  dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  di  wilayah hukum  kota Jakarta Pusat  yakni  di Komisi  Nasional HAM dengan  alas an bahwa  lokasi  penelitian  tersebut  merupakan  instansi  yang  paling berkompeten  dan  paling  erat  kaitannya  dengan  kasus  pelanggar an HAM yang  terjadi  di  Mesuji  dalam  hal  memberikan  data,  infor masi  dan kelengkapan penelitian bagi penulis.

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Data Primer  adalah  data yang  diper oleh  atau bersumber langsung dari  instansi  yang  bersangkutan  yakni  pada  lokasi  penelitian  di Komisi Nasional HAM.
2.  Data  Sekunder  adalah  data  yang  berkenaan  dengan  topic penelitian  yang  diperoleh  dari  sumber  data  tidak  langsung,  yaitu melalui  studi  pustaka  dari  literatur,  buku-buku  serta  artikel-artikel dari  internet  yang  berhubungan dengan  masalah  yang penulis  kaji dalam penulisan tugas akhir.

Untuk  memperolah  data  dan  infor masi  yang  dibutuhkan  dalam penulisan skripsi ini, dilakukan metode penelitian yakni:
Penelitian kepustakaan (library research) Pengumpulan  data  pustaka  diperoleh  dari  berbagai  data  yang berhubungan  dengan hal-hal  yang  diteliti,  berupa  buku  dan literatur-literatur  yang berkaitan dengan  penelitian ini.Disamping itu juga  di  samping data  yang  diambil  penulis  ada  yang  berasal  dari dokumen-dokumen  penting  maupun  dari  peraturan  perundang-undangan  HAM  serta  penulis  juga  mengumpulkan  data  melalui Komisi Nasional HAM.

Semua  data  yang  dikumpulkan  baik  data  primer  maupun  data sekunder  akan  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  uraian  menurut  mutu, yang  berlaku  dengan  kenyataan  sebagai  gejala  data  primer  yang dihubungkan dengan data sekunder.  Data disajikan secara deskripstif, yaitu  dengan  menjelaskan  dan  mengumpulkan  permasalahan-permasalahan  yang  terkait  dengan  penulisan  skripsi  ini.  Berdasarkan hasil  pembahasan  kemudian  diambil  kesimpulan  sebagai  jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik  lahan  antara  warga  dengan  satpam  PT  SWA  di  mesuji, Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI),  diduga  menjadi  pemicu  yang menimbulkan bentrok sehingga mengakibatkan tujuh orang tewas, korban tewas  dilaporkan  sebanyak  dua  orang  warga,  dan  lima  orang  satpam perusahaan. Menurut informasi, kejadian itu dipicu pihak perusahaan yang disebutkan  menyewa  sebanyak  40 orang,  diduga orang bayaran/pr eman, untuk  menduduki  dan  memanen  lahan  perkebunan  sawit  seluas  300-an hektare  yang  masih  disengketakan  antara  PT  SWA  dan  warga  (status quo).

Petugas pengamanan yang diperkerjakan PT SWA, sempat diingatkan warga  atas  status  areal  yang  masih  berkonflik  itu.  Namun  terjadi perselisihan  dan  berakhir  dengan  adanya  warga  menjadi  sasaran  tindak kekerasan oleh pihak suruhan  perusahaan itu hingga tewas. Warga yang mengetahui  kejadian  itu,  kemudian  mendatangi  lokasi  dan  membawa mayat  warga  yang  dilaporkan  menjadi  korban  tindak  kekerasan  petugas perusahan  hingga  tewas.  Warga  pun  beramai-ramai  mendatangi
perusahaan yang  hanya  berjarak beberapa kilometer dari  perkampungan mereka  itu.  Akibat  amarah  warga,  kantor  perusahaan  yang  dijaga  oleh beberapa  satpam  perusahaan  dirusak,  dan  amuk  warga  ini  sulit dibendung sehingga mengakibatkan 4 orang satpam perusahaan tewas.

Bentrok itu diduga merupakan bentuk dari r ebutan lahan kebun kelapa sawit antara  warga  Desa  Sungai  Sodong  dengan  PT SWA  seluas  1.200 Hektar. Lahan sawit itu diklaim  merupakan milik warga bukan merupakan milik  perusahaan.  Namun  pihak  perusahaan  dengan  menugaskan sekolompok  orang  yang  diduga  preman  suruhan,  tetap  berusaha memanen sawitnya. Lahan itu masih dalam status quo, namun oleh pihak perusahaan  tetap  akan  dipanen  sehingga  menimbulkan  kemarahan warga. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci atas kejadian tersebut.

Memburuknya  situasi  keamanan  dan  hak  asasi  manusia  di  Mesuji menarik  perhatian  dunia  Internasional.  Menurut  laporan  Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia  (KOMNAS  HAM)  telah terjadi  pelanggaran  hak asasi manusia  yang  dikategorikan  belum  sebagai  pelanggaran  HAM  berat seperti  jenis  kedua  jenis  tindak  pidana  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran hak asasi manusia  yang berat berdasarkan Undang-Undang No.  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  adalah Kejahatan  terhadap  kemanusian  (crimes  againt  humanity).  Pasal  9 undang-undang  ini  menyatakan,  bahwa  kejahatan  ter hadap  kemanusian adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang  meluas  dan  sistematik  yang diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut ditujukan  secara  langsung  terhadap  penduduk  sipil,  namun  kenyataanya berdasarkan  keterangan  salah  satu  penyidik  di  KOMNAS  HAM menyatakan bahwa dampak dari pelanggar an HAM yang terjadi di Mesuji belum  termasuk  sebagai  serangan  yang  meluas  dan  sistematik  tetapi hanya sebatas sebagai  pelanggaran  hak  untuk hidup, pelanggaran  untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Adapun yang menjadi bentuk pelanggaran HAM di Mesuji, yaitu :
1.  Hak Untuk Hidup
Hak  untuk  hidup  telah  dilanggar,  hal  ini  ditandai  dengan  adanya nyawa  yang  terenggut  akibat  sengketa  lahan  yang  terjadi  di  Mesuji Sumatra Selatan, kasus ini sudah di identifikasi oleh pihak kepolisian. Hasil  identifikasi  ditemukan  beberapa  korban  yang  meninggal  dunia dari pihak perusahaan  terdapat  lima  orang  dan dari  penduduk  Mesuji dua orang, hal ini sudah melanggar HAM.
Sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  1  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipilan Politik tahun 1966, menyebutkan: “Setiap  manusia  mempunyai  hak  untuk  hidup  yang  melekat  pada dirinya,  hak  ini  harus  dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”
Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 9
(I)  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Pasal 33
(II)  Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penghilangan  paksa  dan penghilangan nyawa.

2.  Hak untuk memperoleh kesejahteraan
Hak  untuk  memperoleh  kesejahteraan  telah  dilanggar  karena  pihak perusahaan  telah  mengambil  mata  pencaharian  yang  menjadi kebutuhan  sehari-hari  penduduk  Mesuji  dan  hampir  tidak  ada  lagi tempat/lahan  pekerjaan  selain  di  daerah  yang  bersengketa  itu  yang menjadi sumber mata pencaharian dalam menghidupi keluarganya.
Sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  1  tentang  Kovenan  Inter nasional  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966, menyebutkan:
“Setiap  Negara  pada  Kovenan  ini,  berjanji  untuk  mengambil langkah-langkah,  baik  secara  individual  maupun  melalui  bantuan dan  kerjasama  internasional,  khususnya  di  bidang  ekonomi  dan teknis sepanjang tersedia sumber  dayanya, untuk  secara progresif mencapai per wujudan penuh dari hak yang di akui oleh Kovenan ini dengan  cara-cara  yang  sesuai,  termasuk  dengan  pengambilan langkah-langkah legislatif”

Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 36
(I)  Setiap  orang  berhak  mempunyai  milik,  baik  sediri  maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga,  bangsa,  dan  masyarakat  dengan  cara  yang  tidak melanggar hukum.
(II)  Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya  dengan sewenang- wenang dan secara melawan hukum.
(III) Hak milik mempunyai fungsi sosial.
Pasal 41
(I)  Setiap  warga  negar a  berhak  atas  jaminan  sosial  yang dibutuhkan  untuk  hidup  layak  serta  untuk  perkembangan pribadinya secara utuh.

3.  Hak untuk mendapatkan rasa aman
Hak  untuk  mendapatkan  rasa  aman  telah  di  langgar, hal  ini  ditandai dengan  adanya  pembunuhan  di  sekitar  wilayah  mesuji  yang  awal mulanya dilakukan oleh pihak perusahaan kemudian adanya serangan balasan  oleh  pihak  masyarakat,  kejadian  ini  sangat  mengganggu aktifitas  warga  setempat  apabila  hendak  keluar  dari  lokasi  tempat tinggalnya. Ini  di sebabkan adanya perasaaan takut oleh warga kalau terjadi serangan balasan oleh pihak-pihak yang berselisih.

Sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  1  tentang  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil dan Politik tahun 1966, menyebutkan:
“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang  pun  dapat  ditangkap  atau  ditahan  secara  sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan  alasan-alasan  yang  sah,  sesuai  dengan  prosedur yang ditetapkan oleh hukum”

Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 29
(I)  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
Pasal 30
Setiap  orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  tenteram  serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Karena Makalah Analisis Yuridis Pelanggaran HAM di Mesuji Sumatera Selatan sangat panjang untuk kelanjutan makalah ini bisa di baca Disini

ANALISIS YURIDIS Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI
INDONESIA (Studi Kasus di Mesuji Sumatra Selatan)

Fazlur Rahman 1) , Muhammad Ashri 2), Trifenny Widayanti 2)

1) Mahasiswa Jurusan Hukum Internasional, Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar.
2) Dosen Pengajar Jurusan Hukum Internasional, Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran HAM terhadap  penduduk  di  Mesuji  Sumatra  Selatan    dan  mengetahui penyelesaian  hukum  pelanggaran  HAM  terhadap  penduduk  di  Mesuji Sumatra Selatan berdasarkan instrumen HAM Internasional Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan  (library research),  data  diperoleh  dari  ber bagai  sumber  yang  berhubungan dengan  hal-hal  yang  diteliti,  berupa  buku  dan  literatur -literatur  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Disamping  itu data  yang  diambil  penulis berasal  dari  dokumen-dokumen  penting  maupun  dari  peraturan perundang-undangan  HAM,  penulis  juga  mengumpulkan  data  melalui Komisi Nasional HAM.

Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  hak-hak  yang dilanggar yaitu hak untuk hidup,  hak untuk mendapatkan  rasa aman  dan hak  untuk  mendapatkan  kesejahteraan.  Sebagai  solusi  penyelesaian kasus Mesuji tersebut adalah  melalui cara negosiasi  antara  warga,  pihak perusahaan  dan  aparat,  jika  hal  tersebut  tidak  memuaskan  warga  atau pihak  perusahaan  maka  cara  selanjutnya  yang  ditempuh  adalah  dengan cara membawa kasus tersebut ke jalur pengadilan.
Kata Kunci : Hak Asasi M anusia

PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sarat  dengan  berbagai kepentingan  sering  terjadi  adanya  pelanggaran  HAM,  tindakan menyimpang ini  masih sering terjadi  pada  tiap  bangsa/negara.  Tidak  ada bangsa/negara  yang  sepi  dari  kejahatan  karena  hal  ini  merupakan fenomena  kehidupan  manusia.  Hal  ini  sering  merupakan  ancaman  yang selalu  meresahkan  masyarakat  dan  dianggap  mengganggu keseimbangan sosial.
Eksistensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  keadilan  merupakan  dasar dalam  membangun  komunitas  bangsa  yang  memiliki  kohesi  sosial  yang kuat.  Meskipun  banyak  ragam  ras,  etnis,  agama,  dan  keyakinan  politik, kita  akan  dapat  hidup  harmonis  dalam  suatu  komunitas  bangsa/negara, jika  ada  sikap  penghargaan  terhadap  nilai- nilai  HAM  dan  keadilan.

Eksistensi  HAM  berbanding  lurus  dengan  keberadaan  bangsa,  sesuai dengan  jangkauan  pemikiran  dan  perkembangan  lingkungannya.  Untuk itu,  setiap  kejahatan  HAM  harus  diadili  karena  kejahatan  HAM  telah, sedang,  dan  akan  selalu menjadi  kendala  dalam  perjalanan  peradaban bangsa.  Pelanggaran  HAM  dapat  juga  dilakukan  oleh  satuan nonpemerintah, misalnya  pembunuhan  penduduk  sipil  oleh  para pemberontak, serangan bersenjata oleh satu pihak kepada pihak lain dan
sebagainya. Terdapat  tiga  alasan  mendasar  mengapa  HAM  perlu  dilindungi keberadaannya melalui pengaturan perlindungan secara hukum.

Pertama,  sejarah  munculnya  semangat  memperjuangkan  HAM  itu karena  dominasi  negara  terhadap  masyarakat  sebagai  pihak  yang berkuasa,  negara  memiliki  kewenangan  serta  kekuasaan  yang menyebabkan  kondisi  yang  berbalik. Kemunculan  HAM  dalam  masa modern  diilhami  dari  banyaknya  kasus  pelanggaran  HAM  oleh  sarana kekuasaan  negar a, melalui  penindasan,  perbudakan,  diskriminasi  dan lain-lain.  Besarnya  power negara,  jika tidak diatur  hanya kesewenangan-wenangan  yang  mungkin  terjadi.  Berdasarkan  pendapat  Meyers,  Negara juga  terikat  untuk  melaksanakan  aturan  hukum  yang  telah  dibuatnya, meskipun  sebagai  pihak  yang  melakukan  regulasi.  Dalam  melakukan regulasi  pun,  negar a  harus secara  aktif  membuka  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  sebagai  penyeimbang.  Dengan adanya  hukum,  maka  negara  tidak  memiliki  kekuasaan  mutlak  karena terbatasi oleh aturan hukum sebagai aturan dasar.

Kedua,  dengan  banyaknya  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  tiap-tiap manusia,  perlu  diatur  dalam  implementasinya  karena  hak  dasar  yang mereka  miliki  pun  tidak  serta  merta  dapat  diimplementasikan.  Misalnya, setiap orang berhak masuk dalam lingkungan administrasi negara. Hak ini tidak  begitu  saja  diterapkan.  Walaupun  memang  semua  orang  berhak untuk  memperoleh  haknya,  tetapi  harus  diatur  prasyarat  yang memungkinkan  bagi  orang-orang  untuk  bisa  masuk  dalam  administrasi negara.  Contoh  lain:  adalah  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  berusaha dan  mendapatkan  laba  dalam  usahanya,  hak  ini  jika  tidak  diatur,  maka akan  menimbulkan  kekacauan,  yakni  orang  dalam  berusaha  harus dengan  ketentuan  yang  tidak  dilakukan  dengan  jalan  curang,  penipuan, dan lain-lain yang dapat merugikan dan melanggar hak orang lain.

Ketiga,  dalam  kenyataanya,  semua  orang  memliki  hak  dan  itu dipahami  oleh  semua  orang,  namun  selalu  saja  ada  pihak  yang melakukan  kecurangan,  perampasan,  bahkan  kejahatan  terhadap  HAM, maka  pengaturan  perlindungan  HAM  menjadi  mutlak  karena  sebagai bentuk  perlindungan represif  maupun  preventif,  baik dari kejahatan HAM yang bersifat vertikal maupun horizontal. Salah  satu  contoh  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Indonesia baru-baru  ini adalah kasus Mesuji di Sumatra  Selatan  tahun 2011,  kasus ini  merupakan  kasus  sengketa  lahan  antara  warga  dengan  perusahaan.

Berdasarkan  paparan  warga  setempat  kasus  ini  merupakan  dugaan pembunuhan  warga  Kecamatan  Mesuji  yang  sekarang  masih  menjadi kontroversi. Hal itu merupakan ujung dari masalah konflik sengketa tanah adat  yang  tak  kunjung  diselesaikan pemerintah. Tuntutan  masyarakat ini berawal  dari  perjanjian  pembangunan  plasma  pada  tahun  1997,  dimana pernah  ada perjanjian  pihak  masyarakat  dengan  PT.  Treekreasi Margamulya  untuk  pembagunan  plasma  desa,  dan  diserahkanlah  534
surat  keterangan  pada  tanggal  6  April  1997.  Setelah  diberikan  surat keterangan  tersebut,  maka dijadikanlah  pembangunan plasma desa  yang dimulai  dengan  dibuatnya  peserta  plasma  desa  melalui  KKPA  koperasi Makarti Jaya Desa  Suka Mukti  pada  tanggal  1  Juni 1997. Untuk peserta KKPA  anggota  plasma  Sungai  Sodong,  daftar  namanya  ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat Mesuji dan pihak perusahaan.

Penyebab  konflik  adalah  plasma  tersebut  tidak  direalisasikan  atau tidak diserahkan kepada masyarakat  secara baik,  jadi  selama  lima tahun tidak  ada  proses  negosiasi,  setelah  ada  persoalan  pada  tanggal  26 Januari  2002  perusahaan  mengeluarkan  surat  kompensasi  pergantian sesuai  dengan  nilai  yang  tertera.  A.M  Vincent  sebagai  pimpinan  dari perusahaan  yang  menandatangani  surat  kompensasi  tersebut, menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi selama 10 tahun kepada warga desa pemohon plasma sekitar 534 petani, atau 1.068 hektar  luasnya.  Tuntutan  masyarakat  ini  sudah  berlangsung  lama  dan pada tahun 2010 masyarakat melalui koperasi yang dibangun sudah mulai mengajukan  surat  kepada  pihak  perusahaan,  kepada  pihak  pemerintah, kepada DPR RI, juga kepada DPD untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pada  bulan  Oktober  2010  masyarakat  mulai  menduduki  lahan, setelah ada negosiasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Pihak pemerintah, DPR  masuk  ke  lahan  area  PT.  TM/SWA  tersebut.  Pihak  perusahaan datang beserta masyarakat dan diadakanlah negosiasi. Setelah negosiasi selesai,  besoknya  masyarakat  langsung  menduduki  lahan  yang  dituntut sebanyak  633  hektar,  yang  menjadi  persoalan  saat  ini  mengapa  sampai harus  terjadi  korban jiwa. Jadi  pada  bulan  April,  perusahaan sebelumnya sudah menurunkan PamSwakarsa. Pada tanggal 11 April, terdapat warga Sungai  Sodong,  dari  desa  tersebut  ingin  keluar  untuk  membeli  rondak, ditengah  perjalanan sekitar pukul 11.00,  ditemukan masyarakat  di sekitar jalan  dalam  kondisi  mengenaskan.  Ternyata  informasi  itu  dilakukan  oleh pihak keamanan perusahaan. Pada saat itu, masyarakat ketakutan karena melihat  kondisi  korban,  informasi  yang  di  dapat  terjadi  pembalasan  atau penyerangan dari beberapa desa. Kondisi terakhir, setelah melihat kondisi yang di dapat dari media massa justru makin membuat masyarakat resah, dan  sempat  terdengar  kabar  bahwa  masyarakat  akan  ditangkap  karena kejadian pembalasan kepada pihak perusahaan.
Karena Makalah Analisis Yuridis Pelanggaran HAM di Mesuji Sumatera Selatan sangat panjang untuk kelanjutan makalah ini bisa di baca Disini
Attention : untuk keperluan SEO dan Kecepatan Loading Blog terpaksa tidak semua Judul Posting saya tampilkan Disini.

Sinopsis Roman

RPP SD-MI

Spots

Referensi Ku

Berita

Makalah

PTK

PKM

Education

Blogger